🫏 Lingkungan Masyarakat Yang Dapat Merusak Citra Pariwisata Nasional

Secaraetimologis, istilah pariwisata berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu kata "Pari" yang artinya bersama atau berkeliling, dan "wisata" yang artinya perjalanan. Sehingga dilihat dari asal katanya, maka pariwisata dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas perjalanan berkeliling dari satu tempat ke tempat lainnya yang menjadi objek tujuan wisata dimana perjalanan tersebut dilakukan TEMPOCO, Jakarta - CEO Plataran Indonesia, Yozua Males mengatakan pembangunan di Pulau Rinca boleh saja tidak merusak lingkungan asalkan harus memiliki ikon agar menarik para wisatawan untuk berkunjung. "Saya mau Pulau Komodo itu seperti ada perempuan cantik, tapi ada tahi lalat di mukanya. Saya maunya pulau ini utuh, tapi harus ada ikon yang menarik orang datang ke sana," ucapnya saat di Pembuanganlimbah merupakan masalah besar di lingkungan alami. Menurut perkiraan, kapal pesiar di Karibia menghasilkan lebih dari 70.000 ton limbah setiap tahun. Jika limbah dibuang secara tidak bertanggung jawab di laut, dapat menyebabkan kematian hewan laut. Bahkan Gunung Everest tidak bebas dari limbah yang dihasilkan manusia. b Masyarakat : diharapkan dapat memberikan kondisi lingkungan Obyek Wisata Alam Posong yang berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. c. Stakeholder : diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik bagi semua stakeholder dengan pengelolaan lingkungan wisata alam yang berkelanjutan. 1.5 Keaslian Penelitian KLITIHDAPAT MERUSAK CITRA YOGYAKARTA SEBAGAI KOTA IMPIAN PELAJAR DAN PARIWISATA. kali ini saya akan membahas mengenai sebuah fenomena yang cukup ramai menjadi sorotan dan perbincangan masyarakat indonesia, yaitu "klitih". mari kita bahas apa yang dimaksud dengan klitih ini. menurut Sosiologi Universitas Sebelas Maret, Arie Sujito yang dilampir analisislingkungan internal dan eksternal pariwisata dalam meningkatkan ekonomi masyarakat lokal di kabupaten demak jawa tengah June 2020 DOI: 10.35906/jm001.v6i1.496 Tujuanpertama adalah awareness (kesadaran) masyarakat, khususnya umat Islam untuk bertanggung jawab menata lingkungan dan melestarikan lingkungan karena itu merupakan tanggung jawab bersama. "Ini adalah tanggung jawab yang harus kita pikul bersama, tidak hanya pihak-pihak tertentu, tetapi secara bersama," ujar dia dalam sambutan pada acara DENPASAR KOMPAS.com. - Protes yang dilakukan warga Banjar (Dusun) Suka Duka Giri Dharma, Desa Ungasan, Kabupaten Badung, terhadap investor Garuda Wisnu Kencana (GWK), PT Alam Sutera Realty Tbk, dapat merusak citra pariwisata Bali. "Kondisi tersebut memang dapat dimaklumi karena selama ini kurang jelasnya ketentuan pemerintah terhadap hak-hak orang Bali di kawasan pariwisata. PERTANGGUNGJAWABANPIDANA WISATAWAN YANG MERUSAK KELESTARIAN LINGKUNGAN WISATA (Studi Kasus Kawasan Wisata di Kota Pangkal Pinang)* Oleh: Beri Saputra, S.H.** Abstrak The aim of this study is to observe the enforcement of law and the criminal responsibility masyarakat diatas. Dampak wisata lainnya terhadap lingkungan yang dapat diamati dan . Jika Anda tinggal di wilayah yang menjadi tujuan wisata, Anda mungkin takut akan musim liburan. Demikian juga halnya dengan para wisatawan, mereka tidak puas dan mengeluh tentang pantai, taman nasional atau objek wisata lainnya yang padat dan tercemar. Gambar dinding di Oviedo, Spanyol Utara, menyusul serentetan serangan terhadap fasilitas pariwisata di Barcelona. EPA/ALBERTO MORANTE, CC BY-ND Masalah terlalu banyak turis yang dihadapi beberapa negara atau biasa disebut “overtourism” sekarang menjadi masalah serius. Pengalaman berwisata yang menyenangkan bukanlah sumber daya alam yang terbatas layaknya minyak bumi, tapi banyak tujuan wisata populer di Eropa saat ini telah sampai pada titik puncaknya atau disebut sebagai “peak tourism”. Di Amsterdam, Belanda hingga Dubrovnik, Kroasia telah muncul rasa khawatir tentang polusi suara, taman yang penuh, tekanan pada fasilitas publik dan kenaikan harga sewa. Dalam apa yang digambarkan sebagai “pertempuran global” antara pelancong dan penduduk lokal, protes anti-turis telah terjadi di Barcelona, Spanyol dan Venesia, Italia. Read more Buasnya sistem politik Indonesia halangi upaya reformasi dari dalam oleh mantan aktivis Pertumbuhan pariwisata yang tidak berkelanjutan Berada di tempat cukup tersembunyi dan sangat indah di Pasifik Selatan, Selandia Baru, tampaknya juga memiliki kekhawatiran yang sama. Hal ini yang menjadi latar belakang Massey University menjadi tuan rumah konferensi penelitian pertama di dunia tentang pariwisata dalam kaitannya meraih tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Antara 2013 dan 2018, kedatangan wisatawan internasional di Selandia Baru naik dari 1,2 juta menjadi 3,8 juta wisatawan. Selama 12 bulan hingga Maret tahun lalu, wisatawan menghabiskan hampir A$ 40 miliar atau setara dengan Rp 400 triliun, dan industri pariwisata saat ini menyumbang kontribusi sebesar satu dari setiap 12 pekerjaan. Ekonom melihat pertumbuhan ini sebagai hal yang sangat positif bagi kemajuan negara, tapi banyak warga Selandia Baru yang menyangsikan hal ini 39% warga telah menyatakan keprihatinan atas dampak negatif dari peningkatan pengunjung internasional. Tekanan terhadap beberapa tujuan wisata khususnya sangat kuat. Misalnya, penduduk Queenstown, sebuah kota wisata terkenal untuk musim panas dan musim dingin, harus menjadi tuan rumah bagi sekitar tiga juta pengunjung per tahun. Wisatawan menggali lubang di pasir vulkanik pantai air panas di Selandia Baru. from CC BY-ND Read more Tidak perlu yang asli, yang penting _selfie_ fenomena di balik Rabbit Town Sementara itu, lembaga-lembaga pemerintahan daerah menyesalkan adanya permintaan berlebih pada infrastruktur publik dan dampak pembuangan limbah dari wisatawan yang berkemah secara bebas. Para kontraktor di empat lokasi perkemahan gratis di Otago Tengah telah berjuang untuk membersihkan 16 ton sampah yang terakumulasi selama dua bulan terakhir. Salah satu contoh kasus dilema industri pariwisata adalah kasus wisata kapal pesiar di Pelabuhan Akaroa. Ada pertentangan antara beberapa pemilik bisnis yang mata pencahariannya bergantung pada turis pesiar dengan penduduk lokal yang merasakan pelabuhan dan kota kuno mereka yang indah telah diwarnai oleh polusi udara, kebisingan, dan kemacetan karena ratusan wisatawan mampir ke kota mereka. Read more Punk tidak mati di Indonesia, mereka menjadi Islami Di Australia, pantai dengan pasir terputih paling terkenal di dunia yang tercatat di daftar rekor dunia Guinness World–Hyams Beach–telah menolak ribuan pengunjung potensial selama periode Natal dan Tahun Baru. Hal ini karena hanya ada 110 penghuni tetap dan 400 tempat parkir di lokasi tersebut, namun terdapat sekitar wisatawan mengunjungi pantai setiap harinya selama musim panas. Kejadian-kejadian ini telah menggambarkan besarnya tekanan dan ketegangan yang dibawa turis ke banyak bagian dunia, sehingga diperlukan cara-cara yang lebih baik untuk mengatur aktivitas wisata namun tetap mendapatkan keuntungan bagi daerah tujuan wisata. Langkah ke depan yang lebih berkelanjutan Jelaslah bahwa sebagian besar orang tidak ingin menghentikan pariwisata. Melainkan mereka menginginkan industri ini agar dapat lebih berkelanjutan. Namun demikian istilah “pariwisata berkelanjutan” telah lama dikritik karena kurang berdampak dan dilihat hanya sebagai upaya untuk mempertahankan pariwisata“, sesungguhnya ada solusi lainnya. Kita dapat mengacu kepada ke-17 tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa PBB. SDGs ini telah diratifikasi pada 2015 oleh 193 negara dan akan memandu pembangunan global hingga 2030. SDGs mewajibkan pemerintah, masyarakat sipil, dan kepentingan bisnis untuk memainkan peran mereka dalam menciptakan dunia yang lebih berkelanjutan. Selain itu, SDGs memiliki beragam cara untuk terus mempertimbangkan aspek keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Read more Mitos harga tiket pesawat dan kapan saat tepat beli yang termurah tips dari ilmuwan SDGs dapat membantu memandu industri pariwisata untuk membuat pilihan yang lebih berkelanjutan. Sebagai contoh, sebuah strategi oleh hotel, kapal pesiar dan restoran untuk membeli sebanyak mungkin produk segar dari petani lokal akan mempersingkat rantai pasokan dan menghemat biaya ataupun risiko lingkungan yang dibutuhkan untuk membawa makanan yang ada dengan demikian telah berkontribusi pada pencapaian SDG ke-13 yaitu memerangi perubahan iklim. Hal ini juga akan meningkatkan pembangunan ekonomi daerah setempat menyumbang terhadap pecapaian SDG pertama tentang pengentasan kemiskinan. Penginapan di Pasifik dapat mengatasi pelecehan seksual yang dilakukan oleh para para tamu terhadap karyawan penginapan untuk menunjukkan bahwa mereka peduli dengan SDG yang ke-8 tentang "pekerjaan yang layak untuk semua” dan SDG ke-5 tentang “memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan”. Untuk tempat-tempat pariwisata yang menjual produk-produk mewah dan pengalaman yang memanjakan, dan karenanya membebani lingkungan alam dan menghasilkan masalah pengelolaan limbah. SDG ke-12 tentang produksi dan konsumsi berkelanjutan dapat mendorong perusahaan untuk menawarkan produk yang lebih berkelanjutan kepada wisatawan sehingga dapat mengurangi pemborosan energi, air, dan makanan. Upaya untuk mengambil manfaat dari pariwisata sambil mencegah pariwisata yang berlebihan harus tetap memperhatikan SDGs. Ariza Muthia menerjemahkan artikel ini dari bahasa Inggris › Riset›Membangun Kawasan Wisata Tanpa... Pembangunan lokasi wisata harus mengedepankan keselamatan lingkungan. Mempertemukan kepentingan wisata dengan aspirasi masyarakat setempat menjadi solusi agar sektor wisata memiliki nilai ekonomi dan sosial, Penolakan terhadap pembangunan kawasan strategis pariwisata nasional mencuat di jagat maya. Twitter diramaikan oleh tagar-tagar penolakan menyusul adanya rencana pembangunan kawasan wisata di Pulau Rinca yang dikhawatirkan akan merusak habitat PEKERJA PROYEK PULAU RINCA. Seekor komodo menghalangi sebuah truk pengangkut tiang pancang di Loh Buaya, Pulau Rinca, Sabtu 24/10/2020. Sesuai kepercayaan masyarakat adat Manggarai, komodo tidak suka adanya pembangunan betonisasi dan seminisasi di pulau penolakan terhadap rencana pembangunan kawasan strategis pariwisata nasional ternyata sudah banyak muncul jauh sebelumnya. Kehati-hatian dalam pembangunan maupun pengelolaan kawasan strategis pariwisata nasional KSPN serta dukungan sumber daya manusia setempat akan sangat menentukan keberlangsungan lingkungan wisata di masa mendatang. KSPN merupakan program nasional yang menjadi prioritas kabinet kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla. Dalam dokumen Nawacita, khususnya pembahasan Sektor Prioritas Pembangunan Kabinet Kerja, JKW-JK, sektor pariwisata adalah prioritas kelima, setelah infrastruktur, maritim, energi, dan normatif, berdasarkan Lampiran III Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional 2010-2025, ditetapkan 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional KSPN di Indonesia. Dari 88 lokasi, ditetapkan 10 destinasi prioritas dengan jargon kampanye ”Menciptakan 10 Bali Baru”.Dalam perkembangannya, muncul lima KSPN super prioritas, yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Manado-Bitung-Liukupang. Alokasi anggaran yang digunakan PUPR dalam mendukung 5 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional KSPN Super-Prioritas dalam APBN 2020 mencapai 4,89 triliun,Sebagai salah satu lokasi superprioritas, pemerintah berencana membangun KSPN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur NTT. Salah satunya adalah pembangunan ”Jurassic Park” di Pulau Rinca, Taman Nasional Komodo, Manggarai ini hendak dijadikan destinasi wisata premium dengan pendekatan konsep geopark atau wilayah terpadu yang mengedepankan perlindungan dan penggunaan warisan geologi dengan cara yang pembangunan Jurassic Park tidak berjalan mulus. Di Twitter, sejak 26 Oktober muncul tagar Jurassic Park, SaveKomodo, savekomodo, SelamatkanKomodo, dan Pulau Rinca bergantian menghiasi trending topik Indonesia. Tagar Komodo bahkan mencapai cuitan pada 26 Oktober hingga pukul WIB. Sementara tagar savekomodo menjadi trending topic mencapai cuitan pada 26 Oktober belakangan muncul petisi penolakan pembangunan kawasan wisata itu yang digagas di Twitter berjudul Cabut Izin Pembangunan Investor Asing/Swasta di Kawasan Taman Nasional Pulau Komodo. Petisi itu telah ditandatangani lebih dari orang dan ditargetkan orang untuk KSPN dinilai berdampak buruk bagi kelangsungan hidup komodo. Petisi untuk menyelamatkan komodo pun menggema. Pembangunan Jurassic Park di Pulau Rinca dinilai bukan jalan untuk membuat kunjungan wisata ke Taman Nasional Komodo lebih menarik manajemen, promosi, dan pengemasan wisata komodo selama ini dinilai menjadi penyebabnya. Pembuatan taman buatan seperti Jurassic Park dinilai tidak sebanding dengan status Pulau Rinca sebagai satu-satunya tempat di dunia yang menjadi habitat terhadap rencana pembangunan KSPN di sejumlah wilayah wisata prioritas sesungguhnya sudah lama muncul dari berbagai pihak. Pembangunan KSPN dinilai hanya berorientasi pada infrastruktur wisata, tetapi melupakan dampak lingkungan dan sosial budaya Sebelum ramai diperbincangkan di media sosial, pembangunan di berbagai wilayah KSPN telah mendapatkan banyak penolakan. Penolakan tidak hanya ditujukan pada pembangunan KSPN di Pulau Rinca, tetapi juga di Danau Toba dan wilayah-wilayah kawasan PENGUNJUNG PULAU PADAR. Pulau Padar salah satu pulau kecil nan indah di dalam TN Komodo. Setelah Pulau Rinca, Pulau Padar pun berpeluang dibangun Agustus 2018, Formapp menolak rencana pembangunan tempat peristirahantan di kawasan Pulau Rinca dan Pulau Padar yang merupakan bagian dari Taman Nasional Komodo atau TNK. Kala itu, konsesi pembangunan sudah diberikan kepada PT Komodo Wildlife Ecotourism untuk konsesi seluas 426,07 274,13 hektar berada di kawasan Pulau Padar dan 151,94 hektar lainnya di Pulau Komodo. Kemudian konsesi di Pulau Rinca digenggam PT Sagara Komodo Lestari SKL.SKL memperoleh izin konsesi seluas 22,1 hektar untuk pembangunan tempat peristirahantan, seperti restoran, penginapan ranger, serta fasilitas lainnya. Penolakan Formapp ditunjukkan dengan demo yang dihelat di depan kantor DPRD Manggarai diminta membatalkan rencana pembangunan tempat peristirahantan karena ditengarai menyalahi Pasal 19, 21, dan 33 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan III DPR kemudian menolak rencana pembangunan sarana wisata alam oleh PT. Segera Komodo Lestari, di Kawasan Balai Taman Nasional Komodo TNK, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara meminta pembangunan tersebut dihentikan. Penolakan disebabkan karena dinilai berdampak buruk terhadap habitat flora dan fauna di 2019, penolakan terhadap pembangunan KSPN di berbagai wisata pesisir datang dari Forum Masyarakat Adat Pesisir. Lembaga ini menolak perampasan ruang hidup masyarakat dalam bentuk proyek reklamasi di 42 wilayah pesisir. Penolakan serupa juga ditujukan pada usaha tambang pesisir di 26 kawasan pesisir dan pulau-pulau juga datang dari Masyarakat Adat Raja Na Opat Desa Sigapiton yang memprotes pembangunan KSPN Danau Toba. Perwakilan masyarakat adat Desa Sigapiton juga mengungkapkan kekhawatiran terhadap ketersediaan air mengingat titik pembangunan berada di dekat sumber air utama. Pendekatan pemerintah yang tidak melibatkan masyarakat menimbulkan gesekan sosial di antara warga terhadap pembangunan KSPN yang tengah berlangsung harus menjadi perhatian serius pemerintah. Berbagai ketakutan dan kekhawatiran warga maupun pihak lainnya harus mampu dijawab lewat jaminan dari pemerintah bahwa pembangunan yang sedang dilakukan tinggi manfaat dari sisi sosial budaya, ekonomi masyarakat lokal, terlebih masa depan lingkungan Jaminan dari pemerintah akan pembangunan yang terpadu dan tidak merusak kawasan wisata yang asli menjadi keharusan supaya tidak ada penolakan dari berbagai pihak. Belakangan, Menteri PUPR menyatakan pembangunan di KSPN selalu mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan infrastruktur di setiap KSPN direncanakan secara terpadu, baik penataan kawasan, jalan, penyediaan air baku dan air bersih, pengelolaan sampah, sanitasi, maupun perbaikan hunian penduduk melalui sebuah rencana induk pengembangan infrastruktur yang mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan penataan di Pulau Rinca, penataan memasuki tahap pembongkaran bangunan eksisting dan pembuangan puing, pembersihan pile cap, dan pembuatan tiang pancang. Pemerintah memastikan pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan telah menjamin keselamatan pekerja dan perlindungan terhadap satwa itu, untuk melindungi Taman Nasional Komodo sebagai World Heritage Site UNESCO, Kementerian PUPR bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan LHK. Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman pada 15 Juli 2020 atau sebelum proyek dilakukan untuk mencegah dampak negatif terhadap habitat satwa, khususnya komodo, yang bermukim di Pulau Rinca. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi NTT Herman Tobo bahkan mengklaim pembangunan Pulau Rinca selalu melibatkan ranger agar tidak merusak juga mengklaim penggunaan kawasan hutan untuk mendukung investasi di wilayah KSPN Danau Toba melalui proses izin yang seharusnya. Penggunaan kawasan hutan untuk mendukung investasi yang dikhawatirkan akan mengakibatkan kesulitan air bersih bagi masyarakat lokal diklaim oleh pemerintah melalui proses izin pinjam pakai kawasan hutan IPPKH untuk pembangunan kawasan wisata panorama infrastruktur secara fisik dan fungsional harus mendukung KSPN serta seimbang dengan perlindungan lingkungan. Selanjutnya, pemerintah harus memastikan adanya upaya pengembangan masyarakat, pengembangan kapasitas usaha, pelatihan peningkatan pemasaran daring online, peningkatan kualitas pelayanan, evaluasi, dan pemonitoran hingga manajemen kawasan dari pengalaman, Indonesia masih sangat lemah dalam pengemasan produk wisatanya. Sehingga, pembangunan infrastruktur di KSPN tidak menjamin peningkatan wisatawan jika tidak didukung kualitas sumber daya manusia setempat. LITBANG KOMPAS Jakarta - Setelah kasus Covid 19, Indonesia kembali menjadi perhatian dunia internasional. UNESCO meminta pemerintah untuk menghentikan proyek pembangunan infrastruktur pariwisata di Taman Nasional Komodo. Pembangunan tersebut dianggap dapat merusak lingkungan dan mengganggu habitat Komodo. Bahkan belum melakukan kajian mengenai dampak lingkungan. Permintaan UNESCO disambut pro-kontra di dalam negeri. Aktivis lingkungan merasa mendapatkan angin segar, sedangkan Gubernur NTT menyatakan pembangunan sudah mempertimbangkan semua aspek termasuk perlu menjadikan teguran UNESCO sebagai warning dalam pengelolaan wisata alam. Pengelolaan wisata alam harus berorientasi kelestarian ekosistem dibandingkan tujuan ekonomi semata. Kelestarian akan menjaga keberlanjutan daya tarik wisata alam sehingga keuntungan ekonomi akan terus bertahan. Namun apabila pengembangan tanpa mempertimbangkan lingkungan maka keuntungan hanya dapat dirasakan dalam jangka Wisata Alam Indonesia dijuluki sebagai zamrud khatulistiwa karena memiliki keindahan alam dan keanekaragaman hayati. Julukan tersebut membuat beberapa objek wisata menjadi tujuan turis luar negeri. Pulau Bali, Wakatobi, Raja Ampat, Lombok, Labuan Bajo, atau Bunaken adalah contoh objek wisata kelas dunia. Modal given ini pengelolaaannya harus diperlakukan seperti sumber daya yang tidak dapat adanya pandemi COVID-19, pariwisata memegang peran penting dalam perekonomian di Indonesia. Data Kementerian Pariwisata menunjukkan bahwa sektor pariwisisata berkontribusi 4,8% kepada Produk Domestik Bruto PDB pada 2019. Tenaga kerja sektor pariwisata mencapai 12,7 orang atau 10% dari total penduduk yang bekerja. Selain itu, jumlah penerimaan devisa negara tidak dapat dianggap sebelah mata. Pada 2018, devisa sektor ini mencapai Rp 229 triliun rupiah. Kondisi ini membuat banyak pihak ingin mengambil manfaat ekonomi dari sektor Dukung Pengelolaan wisata perlu mempertimbangkan daya dukung dalam mendukung turis yang berkunjung. Definisi daya dukung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya UU nomer 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ekosistem yang menjadi daya tarik wisata alam mempunyai batasan tertentu untuk mendukung kegiatan wisata. Apabila batasan tersebut terlampaui, maka dapat merusak dan mengganggu ekosistem. Pembangunan infrastruktur pariwisata bertujuan untuk menarik minat sehingga meningkatkan kunjungan jumlah turis. Peningkatan dikhawatirkan menambah tekanan terhadap lingkungan hidup. Selain itu, pembangunan akan mengalihfungsi lahan yang seharusnya memiliki fungsi lindung seperti penyerapan air atau pencegahan longsor. Pembangunan infrastruktur pariwisata harus dikaji lebih detail terutama dampaknya terhadap lingkungan. Pemerintah seharusnya tidak hanya melihat kuantitas pengunjung sebagai indikator keberhasilan pengelolaan sektor pariwisata. Jumlah turis yang berlebihan dapat berakibat negatif seperti kerusakan alam, flora-fauna stres, atau timbulnya sampah. Apabila kondisi tersebut dibiarkan akan mengurangi kenyamanan dan menyebabkan kecewa turis yang berkunjung. Selain itu, jumlah turis yang terlalu banyak tanpa diimbangi oleh pengawasan juga akan berdampak negatif. Lemahnya pengawasan dapat menimbulkan perilaku turis tidak bertanggung jawab. Vandalisme atau kegiatan yang melanggar aturan sering terjadi di obyek wisata. Apalagi setelah adanya media sosial, banyak turis hanya sekadar mengikuti tren tanpa mempertimbangkan kerugian utama apabila wisata alam dieksploitasi tanpa memperhatikan daya dukung. Pertama, manfaat ekonomi akan berkurang karena jumlah turis berkurang akibat kerusakan atau hilangnya daya tarik alam. Masyarakat akan kehilangan sebagian pendapatannya dan pendapatan asli daerah PAD menurun. Kerugian kedua adalah hilangnya keindahan alam dan keaneragaman hayati. Kegiatan turis dkhawatirkan mengganggu habitat flora-fauna langka. Apalagi komodo yang merupakan hewan purba dan hanya terdapat di Pulau Komodo. Hal ini yang menjadi keresahan utama aktivis lingkungan hidup. Terdapat beberapa contoh kawasan wisata yang mengalami penurunan fungsi ekosistem akibat masifnya kunjungan turis. Cladio Milano dalam bukunya Overtourism dan Tourismphobia menceritakan dampak negatif masifnya turis di Venesia. Jumlah kunjungan yang berlebihan menyebabkan merusak pemandangan dan fondasi gedung bersejarah. Maladewa mengalami permasalahan sampah akibat meningkatnya jumlah turis sedangkan lahan untuk pengolahan sampah terbatas. Ubah OrientasiPemerintah harus meninjau kembali orientasi pengelolaan wisata alam, terutama yang terkait pelestarian keanekaragaman hayati. Jangan sampai semua objek diarahkan untuk wisata massal. Objek dengan kekayaan alam harus dijadikan wisata minat khusus untuk mengurangi tekanan terhadap ekosistem. Perlakuan khusus dan pembatasan kalau perlu dilakukan untuk mencegah dampak di wisata minat khusus menjadi sarana seleksi kualitas turis yang berkunjung. Kualitas yang dimaksud adalah turis yang memang mempunyai daya beli dan kesadaran terhadap lingkungan tinggi. Keuntungan ekonomi didapatkan tanpa harus merusak lingkungan. Ibarat peribahasa, sekali merengkuh dayung dua tiga pulau satu contoh sukses adalah Desa Wisata Gunung Api Purba Nglanggeran yang merubah orientasi dari wisata masal menjadi berwawasan lingkungan berbasis masyarakat. Secara jumlah pengunjung memang turun drastis tetapi pendapatannya justru meningkat. Inovasi dan pengelolaan yang tepat menjadi kunci keberhasilan di apabila sumberdaya wisata alam dikelola tanpa memperhatikan daya dukung hanya demi keuntungan jangka pendek. Kerusakan akan menimbulkan kerugian tak ternilai karena sulit atau bahkan tidak dapat dipulihkan kembali. Miris membayangkan apabila anak cucu kita hanya melihat keindahan dan flora-fauna dari foto tanpa dapat merasakan Adinugroho alumni Fakultas Geografi UGM, konsultan Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup mmu/mmu

lingkungan masyarakat yang dapat merusak citra pariwisata nasional